Marshall menilai platformnya telah dipercaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam reformasi pajak. "Kami sangat menyambut baik kepercayaan yang diberikan DJP kepada Privy. Dengan tanda tangan ...

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) resmi yang bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Privy menyediakan layanan sertifikat elektronik dan tanda ...

(ANTARA/HO-Privy) Jakarta (ANTARA) - Privy penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak menggratiskan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan ...

Sertifikat elektronik, menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021, memiliki ciri khas, tahapan, dan syarat penerbitan tertentu. Dalam konteks lain, ...

TEMPO.CO, Jakarta - Sertifikat elektronik yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki bentuk berbeda dari model sebelumnya. Dulu sertifikat tanah ...

JawaPos.com – Penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen juga berlaku atas jasa layanan transaksi uang elektronik dan digital. Mulai top-up e-wallet, uang elektronik, hingga pembayaran ...

Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak menyatakan ... transaksi elektronik tersebut dikenakan PPN 12%, Dwi tidak secara gamblang mengiyakan ataupun membantah. Namun ia memberikan contoh perhitungan ...

JawaPos.com–Wacana pengenaan pajak rokok elektronik pada 2024 menuai keberatan dari kalangan industri. Sebab dinilai akan semakin membebani sektor yang baru mulai bertumbuh dan didominasi UMKM. Selain ...

Namun, nilai uang elektronik seperti saldo, bonus point, reward point, dan transaksi transfer dana murni tidak dikenakan PPN. Jika biaya administrasi Rp1.000 dan tarif PPN yang berlaku saat ini 11 ...